Selama Pemilu (Pemilihan Umum) 2019 banyak yang menggunakan Media Sosial (Medsos) dalam kampanye secara positif, tapi tidak dipungkiri medsos menjadi media kampanye hitam. Efek dari kampanye hitam dapat memecah belah masyarakat. Hal inilah yang mendorong masyarakat Indonesia dengan jumlah 150 juta pengguna medsos untuk segera melakukan rekonsiliasi medsos.
Medsos merupakan media daring, dengan para penggunanya mudah berpartisipasi, berbagi, berkomunikasi, berjejaring sosial dan negatifnya saling kritik yang membuat kegaduhan sosial.
Indonesia sebagai penikmat dan pengguna medsos harus sadar fungsi serta dampak negatif medsos. Selama ini pemerintah cukup tegas dalam beberapa tahun terakhir ini menanggani kasus penyalahgunaan medsos.
Banyak contoh orang yang dipenjara karena liar menggunakan medsos. Mulai dari musisi terkenal Ahmad Dhani divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan pada 28 Januari 2019 lalu, setalah terdakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atas twitnya pada 2017 yang dinilai menyebarkan kebencian dan permusuhan.
Kasus lain UU ITE dari kelompok Saracen yang eksis di facebook dan website pada pertengahan 2017. Kelompok Saracen mengunggah konten berisi ujaran kebencian dan hoaks yang ditujukan kepada kelompok tertentu. Bahkan, beberapa postingan menyinggung sentimen suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).
Media yang digunakan untuk menyebarkan konten negatif antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com dan berbagai grup lain yang menarik warganet untuk bergabung.
Aksi teror di Selandia Baru juga sangat mengerikan, karena pelaku sempat menyiarkan langsung serangan tersebut di facebook selama 17 menit. Vidio brutal ini lantas menyebar dengan cepat di platform medsos. Perusahaan-perusahaan teknologi pun dibikin kalang kabut.
Facebook, ambil contoh, langsung menghapus sekitar 1,5 juta salinan vidio yang beredar dikanal milik mereka, 24 jam usai aksi teror berlangsung. Langkah serupa juga diambil perusahaan lainnya, dari YouTube, Twitter, hingga Reddit.
Kasus diatas membuat bangsa ini harus berbenah diri tentang bagaimana cara bermedsos yang bijak. Setelah terjadi puncak kegaduhan bermedsos di Indonesia pada gelaran Pemilu April 2019, Kini nampaknya pasca Pemilu ternyata masih terdapat, pihak-pihak yang berseteru dimedsos , hal tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kelompok kelompok tertentu yang memang meimiliki agenda lain agar bangsa kita hancur.
Salah satu kelompok tersebut adalah yang berlaham radikalisme yang terus bermaun dengan propaganda propaganda berbalut isu SARA.
Rekonsiliasi medsos perlu dilakukan. Ada statement menarik dari pidato Wakil Presiden (Wapres) terpilih 2019-2024 yaitu Prof. KH. Ma’ruf Amin setelah beliau ditetapkan KPU pada Minggu, 30 Juni 2019, menyatakan “Antar tetangga, antar teman, antar keluarga, hanya karena berbeda pilihan politik, jangan ada lagi saling blokir-memblokir di media (sosial). Dan harus kita akhiri.”
Kiai Ma’ruf Amin sebagai calon orang nomor 2 di Indonesia setelah dilantiknya nanti pada bulan Oktober mendatang, tentunya sangat memperhatikan pentingnya persatuan bangsa ini.
Pandangan Kiai Ma’ruf Amin bahwasanya menuju kesejahteraan Indonesia dibutuhkan persatuan.Hal tersebut sebelumnya juga disampaikan Presiden Jokowi bahwa aset terbesar bangsa ini adalah persatuan dan persaudaraan untuk membangun bangsa menuju kemajuan bangsa.
Menginggat persatuan saat ini mulai terkikis karena penggunaan medsos yang saling menghujat dan penyebaran ujaran kebencian. Harapannya para kontestan Pemilu 2019 secara cerdas dan bijaksana melakukan rekonsiliasi untuk mendinginkan suasana para pendukung dan simpatisan.
Semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah memiliki tugas yang sama dalam mewujudkan rekonsiliasi sebagai upaya penyelesaiaan perbedaan pilihan politik. Contoh rekonsiliasi yang cukup signifakan yaitu pertemuan Presiden Jokowi dan Wapres 2019-2024 Kiai Ma’ruf Amin dengan rivalnya di Pilpres 2019 yaitu Bapak H. Prabowo Subianto dan Bapak H. Sandiaga Uno.
Jika pertemuan kedua kontestan ini bertemu maka gejolak perpecahan dibawah akan terobati. Mulai saat ini para netizen harus mensemarakkan kampanye yang mengandung konten konten positip yang menumbuhkan optimisme dan mendorong rekonsiliasi guna keutuhan Indonesia. Mari kita lawan Hoax dan paham radikalisme yang terus berupaya menghancurkan persatuan bangsa.
***
Welcome Citizen Polite!
Setelah melalui perjalanan cukup panjang sebagai website warga menulis politik yang ekslusif, kini PepNews terbuka untuk publik.
Para penulis warga yang memiliki minat dan fokus pada dunia politik mutakhir Tanah Air, dapat membuat akun dan mulai menuangan ide, pandangan, gagasan, opini, analisa maupun riset dalam bentuk narasi politik yang bernas, tajam, namun tetap sopan dalam penyampaian.
Wajah berganti, tampilan lebih “friendly”, nafas tetaplah sama. Perubahan ini bukan hanya pada wajah dan rupa tampilan, tetapi berikut jeroannya.
Apa makna dan konsekuensi “terbuka untuk publik”?
Maknanya, PepNews akan menjadi web portal warga yang tertarik menulis politik secara ringan, disampaikan secara bertutur, sebagaimana warga bercerita tentang peristiwa politik mutakhir yang mereka alami, lihat dan rasakan.
Konsekuensinya, akan ada serangkaian aturan adimistratif dan etis bagi warga yang bergabung di PepNews. Aturan paling mendasar adalah setiap penulis wajib menggunakan identitas asli sesuai kartu keterangan penduduk. Demikian juga foto profil yang digunakan.
Kewajiban menggunakan identitas asli berikut foto profil semata-mata keterbukaan itu sendiri, terlebih untuk menghindari fitnah serta upaya melawan hoax.
Terkait etis penulisan, setiap penulis bertanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya dan terhadap gagasan yang dipikirkannya.
Penulis lainnya yang tergabung di PepNews dan bahkan pembaca umumnya, terbuka memberi tanggapan berupa dukungan maupun bantahan terhadap apa yang ditulisnya. Interaktivitas antarpenulis dan antara pembaca dengan penulis akan terbangun secara wajar.
Agar setiap tulisan layak baca, maka dilakukan “filtering” atau penyaringan tulisan berikut keterangan yang menyertainya seperti foto, video dan grafis sebelum ditayangkan.
Proses penyaringan oleh administrator atau editor dilakukan secepat mungkin, sehingga diupayakan dalam waktu paling lambat 1x24 jam sebuah tulisan warga sudah bisa ditayangkan.
Dengan mulai akan mengudaranya v2 (versi 2) PepNews ini, maka tagline pun berubah dari yang semula “Ga Penting Tapi Perlu” menjadi CITIZEN POLITE: “Write It Right!”
Mari Bergabung di PepNews dan mulailah menulis politik!
Pepih Nugraha,
CEO PepNews